Pemerintah Fokus Prioritaskan Perbaikan Infrastruktur 50 Kota di

‘Urbanisasi Darurat’, Pemerintah Fokus Perbaikan Infrastruktur Benahi 50 Kota Prioritas

Pemerintah Indonesia kini sedang berpacu dengan waktu. Di tengah tantangan bonus demografi, sebuah fenomena lain yang tak kalah mendesak sedang terjadi: urbanisasi masif. Jutaan orang dari pedesaan terus bergerak menuju pusat-pusat kota untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Jika tidak dikelola dengan baik, perpindahan penduduk besar-besaran ini bisa berubah menjadi sebuah bencana sosial dan lingkungan. Kota-kota akan menjadi semrawut, macet, kumuh, dan tidak layak huni. Perlu adanya perbaikan infrastruktur dari pemerintah.

Menjawab tantangan krusial ini, pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), mengumumkan sebuah program prioritas baru. Alih-alih menyebar anggaran secara tipis ke semua daerah, pemerintah kini akan memfokuskan program perbaikan infrastruktur secara masif di 50 kota prioritas di seluruh Indonesia. Langkah strategis ini adalah sebuah upaya untuk “menyiapkan” kota-kota tersebut agar mampu menampung lonjakan penduduk dan menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih tangguh dan berkelanjutan.

Mengapa ‘Perkotaan’ Menjadi Kunci?

Selama bertahun-tahun, fokus pembangunan infrastruktur masif era Presiden Jokowi banyak terkonsentrasi pada konektivitas antar-wilayah, seperti pembangunan jalan tol Trans-Jawa, Trans-Sumatera, bendungan, dan bandara. Kini, fokus tersebut mulai bergeser ke “dalam kota”.

Mengapa? Karena kota adalah mesin ekonomi. Data Bappenas menunjukkan bahwa lebih dari 60% PDB nasional disumbang oleh aktivitas ekonomi di kawasan perkotaan. Namun, di sisi lain, kota-kota di Indonesia juga menghadapi masalah infrastruktur dasar yang kronis, mulai dari kemacetan parah, krisis air bersih, sistem sanitasi yang buruk, hingga penanganan sampah yang masih amburadul. Program perbaikan infrastruktur di 50 kota prioritas ini adalah sebuah upaya untuk membenahi “mesin” yang sedang rusak tersebut.

Tiga Pilar Utama Perbaikan Infrastruktur Perkotaan

Program yang akan didanai oleh APBN, pinjaman luar negeri, dan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) ini akan berfokus pada tiga pilar utama infrastruktur dasar.

1. Pengelolaan Air dan Sanitasi (Air Limbah)

Ini adalah fondasi dari sebuah kota sehat.

• Air Minum: Membangun dan merehabilitasi Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan jaringan perpipaan untuk bisa menjangkau lebih banyak rumah tangga. Targetnya adalah mengurangi ketergantungan masyarakat pada air tanah yang eksploitasinya sudah berlebihan.
• Air Limbah dan Drainase: Membangun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal dan memperbaiki sistem drainase perkotaan untuk mengatasi masalah pencemaran sungai dan mengurangi risiko banjir.

2. Penanganan Sampah dan Ruang Terbuka Hijau

• Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Modern: Merevitalisasi TPA-TPA yang sudah overload dengan konsep sanitary landfill yang lebih ramah lingkungan, serta mendorong fasilitas pengolahan sampah menjadi energi (waste-to-energy).
• Ruang Terbuka Hijau (RTH): Memperbanyak taman-taman kota dan area hijau sebagai “paru-paru” kota dan ruang interaksi sosial bagi warga.

3. Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup di kantong-kantong permukiman padat dan kumuh (slum areas). Fokusnya adalah pada perbaikan jalan lingkungan (jalan setapak), penyediaan sanitasi komunal (MCK), dan perbaikan rumah-rumah tidak layak huni.

Dampak Ganda: Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan

Perbaikan infrastruktur dasar di 50 kota ini diharapkan bisa menciptakan efek domino yang sangat positif.

• Meningkatkan Kualitas Hidup: Warga akan mendapatkan akses yang lebih baik ke air bersih dan sanitasi yang layak, yang secara langsung akan meningkatkan derajat kesehatan publik.
• Menarik Investasi: Kota dengan infrastruktur yang baik (jalan mulus, air bersih terjamin, bebas banjir) akan jauh lebih menarik bagi para investor untuk mau membuka pabrik atau bisnis baru, yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja.
• Menyelamatkan Lingkungan: Pengelolaan air limbah dan sampah yang lebih baik akan mengurangi tingkat pencemaran pada sungai dan tanah.

Di sisi lain, perbaikan infrastruktur di pusat kota ini juga diharapkan bisa menopang sektor-sektor ekonomi lainnya. Misalnya, pusat-pusat komersial seperti mal. Di saat banyak mal-mal tua tutup karena konsepnya usang, mal-mal yang berada di kawasan dengan infrastruktur yang baik (akses mudah, tidak banjir) akan memiliki daya saing yang lebih tinggi.

Untuk mendapatkan data dan informasi resmi mengenai rencana pembangunan infrastruktur nasional, publik bisa mengakses situs web resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) (https://www.pu.go.id/).

Perbaikan Infrastruktur: Membangun ‘Rumah’ yang Lebih Layak Huni

Pada akhirnya, keputusan pemerintah untuk memfokuskan perbaikan infrastruktur di 50 kota prioritas adalah sebuah langkah strategis yang sangat krusial. Ini adalah sebuah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. Di saat kita sedang bersiap menyambut bonus demografi, kita tidak bisa membiarkan generasi produktif kita hidup di kota-kota yang semrawut dan tidak sehat. Program ini adalah tentang membangun “rumah” yang lebih layak huni, lebih tangguh, dan lebih berdaya saing untuk semua warganya. Keberhasilannya akan sangat menentukan apakah urbanisasi akan menjadi berkah atau justru bencana bagi Indonesia di dekade-dekade mendatang.